Customer Service

DARSO RHADIKA   



Phone :   081314025604

RONY   



Phone :   08128243990

Harga

Status

Arsip Blog

BERITA

Gedung Bertingkat Sudah Banyak, DPRD Baru Bahas Aturan 






KARAWANG, RAKA - Daripada tidak sama sekali, lebih baik terlambat. Barangkali pepatah ini yang tepat menggambarkan rencana DPRD Kabupaten Karawang membuat peraturan daerah tentang gedung bertingkat. Pasalnya, sudah setahun lalu gedung-gedung menjulang tinggi mulai berdiri di kota berjuluk Pangkal Perjuangan ini. Namun, baru tahun ini aturannya serius dipikirkan.
Sekretaris DPRD Suroto mengatakan, raperda tentang gedung bertingkat baru tahun ini dibahas. Hal itu menyusul semakin banyaknya gedung-gedung menjulang tinggi di sepanjang Jalan Interchange Karawang Barat. "Yang melatarbelakangi itu, harus ada pembatasan gak free lepas gitu. Kan buat keselamatan, untuk keselamatan saja karena mengganggu jalur penerbangan," katanya, Rabu (7/1) kemarin.
Wakil Ketua Badan Legislasi DPRD Ata Subagja mengatakan, raperda bangunan gedung bertingkat ini sudah masuk dalam prolegda tahun 2015. Pihaknya masih menunggu pokok-pokok pemikiran, dan juga rancangan draft raperda hasil buah pemikiran dengan akademisi. "Saya berharap hasil kajian ini segera rampung, sehingga Februari mendatang sudah dapat dibuatkan panitia khusus (pansus) raperda tersebut," imbuhnya.
Sementara itu, Ketua Komisi C Natala Sumedha menegaskan, dengan adanya produk hukum yang mengatur hal tersebut, bisa meningkatkan PAD. Sehingga ada kontribusi nyata dari investor untuk pemerintah daerah. "Karena kita harus ada aturan jelas, kita kan semakin tahu kebutuhan kita semakin tinggi ada PAD buat kita. Kalau tidak ada payung hukumnya, ada banyak gedung bertingkat, nanti akan jelas," tukas dia.
Disisi lain, juga dengan adanya pembatasan gedung bertingkat ini untuk mengantisipasi gangguan jalur penerbangan. Karena jika nanti ada bangunan terlalu tinggi, maka akan mengganggu jalur penerbangan. "Keselamatan penerbangan juga harus diperhatikan, jangan sampi ganggu jalur penerbangan," urainya.
Ia berharap, dengan adanya produk hukum ini pembangunan gedung bertingkat dapat difilterisasi. Sehingga efek dari pembangunan tersebut dapat membawa manfaat bagi masyarakat. "Jangan seperti sekarang berdiri dimana-mana tidak diatur. Kita harap ada perda, laju pertumbuhan diawasi," tandasnya.

 

Karawang Menuju Megapolitan 

-Soal Pengembangan Jabodetabek, DPRD Minta Pusat Rajin Koordinasi

Rencana pemerintah pusat untuk membangun Kabupaten Karawang seiring bakal dibangunnya pelabuhan dan bandara di daerah ini, diharapkan oleh Ketua DPRD Tono Bahtiar, semua rencana tersebut harus selalu dikoordinasikan dengan pemkab di sini.
Apalagi, ketika yang sekarang muncul adalah keinginan pusat buat memasukkan Karawang dan Purwakarta ke wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur). “Kita butuh koordinasi dari pusat karena tata ruang Karawang yang sudah diparipurnakan 9 bulan lalu hingga kini masih macet di Provinsi Jawa Barat. Ini menyangkut kesesuaian dengan rencana bandara yang mau dibangun. Di mana hingga hari ini, tata ruang ke arah itu belum tersedia. Berarti Perda nomor 6 tahun 2010 tentang Tata Ruang Jawa Barat yang sudah ada harus dirubah lagi buat disinkronkan,” ujar Tono Bahtiar menanggapi perkembangan terkini soal pengembangan Karawang menjadi daerah penyangga ibu kota Jakarta.
Kata dia lagi, pihaknya telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mengantisipasi dari berbagai perubahan yang terjadi di wilayah Kabupaten Karawang. Termasuk ia juga sudah ikut rapat koordinasi selama dua kali di pemprov menyangkut perencanaan pembangunan bagi pengembangan wilayah di provinsi ini, salah satunya Karawang. Kondisi ini, disepakati dia, sinyalemen adanya keterlibatan orang-orang penting di lingkungan pemerintahan daerah di sini yang ikut-ikutan jadi spekulan tanah untuk segera dihentikan.
“Saya sangat setuju ketika Karawang sedang disiapkan buat dikembangkan lebih maju ke arah kota metropolitan, tidak satu orang pun teman-teman di pemerintahan turut memanfaatkan situasi dengan menggunakan cara-cara yang tidak sehat. Nanti yang jelek Karawang sendiri. Sebaliknya, kita harus lebih sepakat meningkatkan kinerja dalam mengelola pemerintahan supaya tidak muncul kesan bahwa daerah kita ini hanya maju ketika dibangun oleh pemerintah pusat,” wanti-wanti Tono.
Selain itu, ia juga berharap Gubernur Ahmad Heryawan tidak terkesan bersikukuh terhadap konsep pembangunan yang telah dibuat pemerintah pusat terkait rencana pembangunan bandara di Karawang. Sebab yang diketahui dia, kalau pun rencana itu jadi tidak lantas keinginan pemprov membangun bandara di Kertajati Majalengka batal dilanjutkan. Bandara itu untuk memperluas bandara Husen Sastranegara di Bandung.
Diberitakan RAKA edisi Senin (1/10), pengembangan wilayah Jabodetabek Punjur hingga ke Kabupaten Karawang dan Purwakarta disampaikan Sekretaris Bapeda Samsuri setelah mengikuti rapat koordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum di aula RM Sindang Reret tol interchange Karawang Barat, Senin (24/9) lalu. "Pembahasan di pertemuan itu fokusnya ke arah Perpres nomor 54 tahun 2008 tentang Penataan Ruang," ungkapnya kala itu.
Dimungkinkan dia, perluasan wilayah Jabodetabek Punjur hingga ke Karawang-Purwakarta seiring rencana pemerintah pusat buat menjadikan daerah-daerah di pinggiran DKI Jakarta sebagai penyangga ibukota. Sehingga akses jalan maupun infrastruktur lain yang dibutuhkan sebagai penunjang hendak disiapkan pula oleh pemerintah pusat melalui kementerian ini. (sumber : Radar Karawang 2 Okt 2012)


Jalur Badami-Loji Bakal Jadi Akses Menuju Jabar Selatan 

Sambil menunggu tindaklanjut rencana Pemprov Jawa Barat untuk menaikkan kelas jalan Badami-Loji menjadi kelas II, jajaran Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishub Kominfo) Kabupaten Karawang tetap merasa perlu draf Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Kelas Jalan, Pengamanan dan Perlengkapan Jalan Kabupaten Karawang dilanjutkan hingga menjadi perda definitif.
"Selama ini kita belum punya regulasi di tingkat daerah yang mengatur pembatasan tonase angkut bagi kendaraan-kendaraan besar yang melintas di jalur jalan kelas III, seperti halnya jalan Badami-Loji. Terus terang, selain undang-undang yang menjadi cantolan kita dalam membuat kesepakatan pembatasan tonase atau daya angkut yang melintasi jalan kelas III, regulasi di daerah berupa perda belum punya. Baru sekarang kita buat," ujar Kepala Dishub Kominfo Karawang Rokhuyun A Santosa, usai hearing dengan Pansus DPRD yang membahas Raperda Kelas Jalan ini, Senin (22/10) siang.
Keinginan pemprov mengambil alih jalan Badami-Loji, dipahami dia, bukan sekadar karena Pemkab Karawang tidak mampu menangani permasalahan yang kerap muncul pada jalan ini. Tapi lebih dari itu, bahwa pertimbangan utama setelah keinginan pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum yang sedang merencanakan membangun akses jalan tembus ke Kecamatan Tegalwaru dari Sukabumi, Cianjur dan Bogor, hingga masuk ke perkotaan Karawang.
"Sepertinya rencana membuka akses jalur jalan antar kabupaten di Jawa Barat dari sebelah selatan Karawang itu terkait dengan bakal diperluasnya wilayah Jabodetabek Punjur (Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur) ke wilayah Karawang dan Purwakarta. Bukan mustahil, pengembangan kota kita mengarah ke bagian selatan. Indikatornya, apabila bandara jadi dibangun di wilayah Kecamatan Ciampel-Pangkalan," ungkap Rokhuyun.
Dimungkinkannya pula, keberadaan kawasan industri bisa terintegrasi dengan lingkungan perkotaan yang di dalamnya bakal tumbuh pemukiman penduduk baru, terutama menampung para pendatang yang dipastikannya menjadi bagian dari konsekuensi logis pengembangan Karawang menjadi daerah megapolitan atau penyangga Ibu Kota Jakarta. Dengan kepadatan jalan akibat makin tumbuhnya kendaraan di jalan, kata Rokhuyun, diperlukan perangkat hukum daerah buat mengatur kelas jalan, pengamanan dan perlengkapan jalan.
"Sebetulnya jalan-jalan milik pemkab masih mayoritas kelas III. Kalau pun kita paksakan naik kelas, beban perbaikan dan pemeliharaannya cukup tinggi. Walaupun memang itu bukan wilayah tugas kami di Dishub Kominfo. Hanya paling kita sarankan agar jalan-jalan kelas III tetap bisa dilalui kendaraan bertonase berat dengan kendaraan beroda banyak, lebih dari 6 roda. Sebab makin banyak roda yang dipakai, beban yang diangkut tidak tertumpu ke badan jalan," jelas Rokhuyun.
Mengenai perubahan status jalan Badami-Loji, kabar yang diterima dia, sudah masuk program 2013. Kendati penjelasan resmi dari Pemprov Jawa Barat, diakuinya, hingga kini belum ada. Namun demikian, Rokhuyun merasa mesti lebih terfokus kepada pekerjaannya dalam menyiapkan semua pengamanan dan perlengkapan jalan dari mulai rambu lalulintas hingga perangkat lain bagi kenyamanan dan kelancaran arus lalulintas yang makin padat di jalur-jalur kota Karawang. (sumber : Radar Karawang 23 Okt 2012)



Selatan Tol Karaba Area Pengembangan Kota 

Sesuai dengan Rencana Rata Ruang Wilayah (RTRW) 2011 hingga 2013 wilayah perkotaan Karawang akan diperlebar, dan sebagai perioritas awal adalah wilayah Selatan Tol Karawang Barat yang akan di tata sebagai area pengembangan perkotaan, perdagangan, pelayanan jasa, industri dan permukiman.

"RTRW 2011 sampe 2031, ditetapkan Bapeda di Selatan dijadikan kawasan industri, perkotaan, perdagangan, pelayanan jasa dan permukiman," ucap Staf Tata ruang dan Permukiman Dinas Cipta Karya, Irwan Ahmad kepada RAKA akhir pekan ini. Namun saat ini pihaknya masih membuat rencana detailnya terlebih dahulu.
Disinggung pesatnya pembangunan Karawang dalam tiga tahun terakhir dan kejenuhan yang dirasakan sebagai dampak kian padatnya pemukiman dan area bisnis, Irwan tidak menyangkal hal tersebut. Karenanya dibutuhkan perlebaran kota. "Kita buat rencana detail nya terlebih dulu, tahun depa bisa di Perda kan, Pusat kota jenuh, ini sejarahnya kota karawang itu di bentuk dari warisan, oleh karena itu  yang jelas, disana nanti diperuntungkan untuk perlebaran  perkotaan," tambahnya.
Dikatakanya, penyusuanan masih di rancang tahun ini, selain itu anggota DPRD diharapkan dapat berpartisipasi dalam merumuskan rencana detailnya. "Itu rencana tahun ini menyusun detail tata ruangnya, tahun depan perdanya. Nah ini kita mengaharapkan  DPRD menurunkan tim ahli untuk sama - sama  merusmuskan, jangan hanya menonjolkan partai akan tetapi intelekntualnya, tim ahlinya untuk jangan bicara politis saja karena ini kepentingan masyarakat," serunya.
Ditanya terkait dengan solusi terkait rencana tersebut, karena saat ini di daerah tersebut diketahui itu merupakan ruas jalan yang padat dan semraut, dan solusinya kepada untuk menunjang rencana perlebaran perkotaan. "Tapi akan untuk membuat jalan baru, tapi itu perlu pembebasan tanah, sosialiasi masyarakat, kemampuan anggaran. konstruksi, paling satu perencaanan dari daerah karawang timur ke Klari itu tadi diprediksi tiga tahun, idealnya," paparnya.
Selain itu, Irwan juga berharap rencana tersebut dapat sesuai tepat waktu, dan tidak ada halangan untuk memuluskan rencana ini. "Rencana detailnya mudah - mudahan segera disosialisasikan, dan pelaksanaan ideal dengan perencaan, tidak ada hambatan," tandasnya. (Sumber : Radar Karawang 24 Juni 20013)